Banyak Produk Bersertifikat Halal Palsu di NTB

Sertikasi Halal
Wakil Direktur LPPOM MUI Pusat Osmena Gunawan (kedua kanan) menempelkan stiker sertifikasi halal di restoran siap saji Sushi Bar, Jakarta, Kamis (6/2). Sesuai Intruksi Gub DKI Jakarta Joko Widodo, para pelaku usaha di bidang perhotelan, resto dan katering melengkapi dengan sertifikasi halal.

Pemalsuan sertifikat Halal MUI, tidak hanya di ibu kota Jakarta. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, juga banyak ditemukan sertifikat halal palsu yang pada produk-produk makanan.

“Mereka ini pelaku usaha yang bergerak dalam usaha makanan di kota Mataram yang menempelkan keterangan halal pada spanduk atau iklannya, padahal MUI belum memberikan sertifikat halal,” kata Ketua MUI Nusa Tenggara Barat Prof Saiful Muslim di Mataram, Jumat (15/05) seperti dikutip Antara.

Menurut dia, berdasarkan data yang ada, jumlah usaha kecil mikro (UKM) yang sudah memiliki sertifikat halal baru sekitar 600 UKM dari ribuan UKM di provinsi itu.

Namun, meski banyak yang memalsukan label halal, MUI tidak bisa memberikan sanksi ataupun tindakan keras terhadap kasus pemalsuan tersebut, karena bukan kewenangan, melainkan tugas pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

“Kami tidak dalam posisi mengawasi. Sebab, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap makanan yang tidak ada halalnya, kemudian ada orang keberatan di kemudian hari kita tidak bertanggung jawab. Karena label halal itu bukan  dikeluarkan oleh Majelis Ulama,” jelasnya.

MUI sendiri, dikui Saiful Muslim, sudah cukup gencar melakukan sosialisasi pentingnya pengurusan label halal pada dunia usaha, namun sejauh ini hanya sedikit pelaku usaha yang sudah mengurusnya baik itu hotel, restoran, produsen makanan maupun UKM.

“Sebagai gambaran saja, dari ratusan hotel di Lombok baru 10 hotel yang sudah mengantongi sertifikat halal, selebihnya tidak ada. Begitu juga dengan UKM yang sudah memiliki sertifikat halal baru 600 dari ribuan UKM di NTB,” sebutnya.

Walaupun demikian, pihaknya berharap agar pelaku usaha mengurus label halal di MUI sehingga mereka tidak terus melakukan tindakan yang merugikan konsumen. “Diperlukan kesadaran dari para produsen untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang bisa merugikan masyarakat lain,” katanya.

 

sumber : suara-islam.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 × = 27

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>